JDIH
KABUPATEN MALANGTemukan berbagai produk hukum Kabupaten Malang secara cepat, mudah dan terpercaya.
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2008
PERSYARATAN PENERAPAN DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGNAN PROGRAM JARIGAN PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NO 5 TAHUN 2007 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT DINAS PERKEBUNAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB MALANG NO 14 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
ALOKASI DAN PENYALURAN HET BERSUBSISDI
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 113 TAHUN 2004 TENTANG PENYERAHAN LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2007
UPTD Pengawasan Usaha Kehutanan
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN)
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Pedoman Umum Pengentasan Kemiskinan
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
