Pencarian Produk Hukum

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009

Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD

Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN - Nomor 26 Tahun 2017

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN - Nomor 25 Tahun 2017

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGA

PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGA

PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO - Nomor 21 Tahun 2017

PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL - Nomor 17 Tahun 2017

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN - Nomor 13 Tahun 2017

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - Nomor 12 Tahun 2017

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - Nomor 10 Tahun 2017

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG